KJRI Tenangkan WNI Overstayers di Jeddah

Sejak menjelang berakhirnya masa amnesti di Arab Saudi (3/11), KJRI Jeddah terus berusaha menenangkan para WNI overstayer (WNIO) di Jeddah. Mengingat banyak info liar yang beredar di antara masyarakat WNIO, KJRI menugaskan sedikitnya 10 orang staf untuk menelpon WNIO agar mereka tetap tenang meskipun masa amnesti sudah berakhir.

Dalam telpon itu, WNIO diberi tahu mengenai kebijakan Arab Saudi terhadap warga asing overstayer. Sesuai pengumuman resmi pemerintah Saudi, warga asing overstayer yang ditangkap akan dibawa ke Rudenim Syumaisi. Perwakilan-perwakilan atau konsul negara asing pun sudah diajak untuk melihat rudenim tersebut, sekitar 40 km dari Jeddah menuju Mekkah. 

Rudenim tersebut sama sekali tidak terlihat seperti penjara, sebagaimana dikhawatirkan para WNIO, tetapi lebih mirip penampungan, dilengkapi ranjang tingkat, selimut, dan kipas angin, bahkan sebagian gedung menggunakan AC.

Untuk itu, WNIO yang tidak sempat menyelesaikan dokumen pemutihannya sampai akhir amnesti, tidak perlu takut atau panik. Apalagi, konsul-konsul negara asing juga diberi ruang kantor di area rudenim seluas 500 hektar itu. Dengan demikian, KJRI Jeddah dapat lebih mudah membantu menyiapkan dokumen WNIO yang akan dideportasi.

Penelponan itu perlu dilakukan untuk meng-counter isu-isu tak berdasar mengenai "pemulangan gratis" atau "pemenjaraan" bagi WNIO. 

Selain penelponan itu, nomor hp ke-10 petugas itu juga dengan cepat tersebar di antara para WNIO. Ke-10 petugas itu pun dengan telaten menjawab satu persatu WNIO penelpon yang umumnya sempat mendengar isu-isu liar yang disebarkan orang-orang tak bertanggung jawab.[]

kjrijeddah, 7 Nov 2013

Satpol PP, Pungli

Kami adalah panitia 4000 Salam ASEAN, upaya pencatatan rekor MURI untuk salam terpanjang di dunia. Salam itu dilaksanakan dengan menautkan 4000 orang dengan mengelilingi Monas. Acara ini sebenarnya untuk menyosialisasikan ASEAN Community 2015 yang sudah ada di depan mata. Indonesia, juga Jakarta sebagai ibukota ASEAN, tentu harus siap menghadapi ASEAN Community yang meniscayakan seperti sudah tidak ada lagi batas di antara negara-negara anggota ASEAN itu.

Sabtu (14/9/2013) petang, panitia sudah mulai berdatangan ke Monas. Sayangnya, saat hendak loading barang-barang kebutuhan acara, seperti panggung, tenda, kursi, sound system dll, terkendala penjagaan ketat Satpol PP yang selalu ada di setiap gerbang. Penjagaan seperti ini tentu bagus untuk memastikan Monas nyaman dikunjungi semua warga Jakarta dan para turis.

Namun, ada yang aneh dalam hal itu. Penjagaan ketat memang mutlak diperlukan, tetapi sayangnya Satpol PP yang berjaga itu justru mempermainkan kewenangannya. Hal itu dilakukan dengan menarik pungutan kepada siapa saja yang kendaraannya hendak diperbolehkan memasuki area Monas. Satpol PP tidak peduli dengan apakah mereka itu memiliki surat izin penggunaan Monas (dari UPT Monas) ataukah tidak. 

Lebih parah lagi, di atas jam 1 dinihari, gerbang Monas di sisi Istana Negara justru “diberikan” kepada para preman. Mereka pun menjaga gerbang tanpa seragam apa pun, lalu memungut lembar demi lembar rupiah kepada siapa pun yang kendaraannya hendak masuk ke area Monas, baik motor maupun mobil. Saya sendiri sekitar jam 1.30 berjalan melewati para preman itu, mendengar salah seorang di antara mereka berkata, “Baru 400 ribu nih, 100 ribu lagi ya.” Itukah angka yang akan diberikan sebagai “retribusi” kepada penguasa gerbang sebenarnya yang sehari-hari berseragam hijau?

Kami selaku penyelenggara acara yang telah menyewa sesuai aturan UPT Monas menolak membayar kepada Satpol PP saat hendak memasukkan kendaraan yang membawa peralatan-peralatan acara. Sebagai bukti, personel-personel kami selalu membawa kopi surat izin penggunaan Monas. Satpol PP yang ada di lapangan, ketika disodori surat itu, selalu berkilah, “Kami hanya menjalankan perintah atasan, kendaraan Kemlu tidak diperbolehkan masuk.” Rupanya para anak buah ini begitu taat (atau takut?) kepada atasan mereka. 

Beberapa saat kemudian, ada kendaraan lain dari penyelenggara event lain yang juga menggunakan Monas Minggu (15/9/2013) pagi. Kendaraan tersebut pun dengan leluasa memasuki Monas setelah menyebutkan nama penyelenggara event kepada petugas Satpol PP. Hmmm, rupanya ada perlakuan berbeda. Untuk memastikan bagaimana aturannya, kami segera menelpon pihak UPT Monas. Oleh UPT Monas, diyakinkan bahwa sudah tidak perlu ada lagi biaya apa pun selain biaya sewa tempat area Monas. 

Lalu, kenapa Satpol PP tidak memperbolehkan kendaraan Kemlu a.k.a. panitia 4000 Salam ASEAN memasuki area Monas?

Kami pun menemui bos para Satpol PP di situ, berinisial JS, Kasi Ops Pam Monas, yang sudah sempat kami temui Kamis (12/9/2013) siang. Dalam pertemuan itu, JS agak menyalahkan kami, “Kan sudah saya bilang kita harus koordinasi lagi sebelum Bapak-Ibu sekalian loading barang.” Koordinasi apa lagi? “Kita kan mengamankan acara Bapak-Ibu, ya anak buah saya butuh dana untuk itu,” jawabnya setelah mbulet mengungkapkan beberapa istilah “koordinasi”.  Oh, koordinasi artinya dana.

Sebelumnya, JS memang meminta kami menemuinya lagi sebelum kami akan datang ke Monas mempersiapkan acara. Pada pertemuan Kamis siang, JS dengan penuh antusias menyatakan siap membantu acara kami. Siap mengamankan acara yang rencananya memang dihadiri Gubernur Jokowi. JS juga mengaku siap melakukan sterilisasi di sekitar panggung 4000 Salam ASEAN. Namun, setelah itu JS meminta kami menemuinya di tempat lain, baiknya di luar kantornya, untuk “koordinasi” lagi sebelum loading barang keperluan acara.

Kami pun berkomitmen menolak pemberian dana pengamanan itu. Kami yakin itu adalah pungli yang harus dihindari, baik oleh pemungut maupun calon korban. Kami yakinkan JS bahwa acara kami sudah dikoordinasikan dengan Pemprov bahkan Gubernur DKI Jokowi. Dengan wajah ketus, JS lalu memperbolehkan kendaraan-kendaraan Kemlu memasuki area Monas. Termasuk saat dinihari melewati gerbang Monas sisi Istana Negara yang dijaga preman, alhamdulillah tidak ada kendala apa pun. Sementara kami melihat sopir-sopir kendaraan event lain tetap saja memberikan salam tempel kepada para preman penjaga gerbang itu.

Imbas kami menolak memberikan “dana koordinasi” itu kami rasakan ketika Minggu pagi acara kami hendak berlangsung. Rupanya tidak ada satu pun petugas Satpol PP, sebagaimana dijanjikan JS sebelumnya, di sekitar acara kami. Kami pun menghubungi JS via telpon, di menjawab “Petugas kami terbatas, hanya bisa menjaga gerbang saja.” OK, begitu cara Satpol PP di Monas bekerja ya.

Kami pun berinisiatif membujuk para PKL yang sudah telanjur berjualan di sekitar panggung. Dengan hati-hati, kami meminta mereka bergeser sedikit ke kanan atau kiri sekiranya tidak terlalu mencolok terlihat dari panggung dan tenda tamu VIP (termasuk perwakilan negara-negara anggota ASEAN). Lagi pula, area tempat berjualan PKL itu memang bakal digunakan untuk salam ASEAN mengelilingi Monas bagi tamu VIP.

Syukurlah, sebagian besar PKL itu mau mengerti. Karena mereka sendiri sadar sebenarnya berjualan di area Monas merupakan bentuk perlawanan terhadap ketentuan. Kami sendiri tidak mau terlalu tegas apalagi keras menghadapi mereka. Termasuk saat salah satu di antara mereka ngedumel ketika kami minta bergeser. Bahkan, ada seseorang yang menakut-nakuti kami, “Bapak ini siapa, kok berani-beraninya meminta PKL pindah. Nanti kalau ada PKL yang kalap bagaimana? Satpol PP saja kadang dilawan. Hati-hati nanti Bapak dipukul pedagang yang marah.” Kami tetap menghadapi mereka ini dengan senyuman—sempat ketar-ketir juga mendengar cerita itu sih. Tapi lebih dari itu, acara 4000 Salam ASEAN harus sukses!

Beruntung, hingga berakhirnya acara, tidak ada kejadian apa pun yang menyulitkan bergulirnya acara. Rekor MURI pun bisa dicatat. Hanya saja, kami tetap concern dengan upaya pungli yang dilakukan Satpol PP itu. Pungli harus dilawan![]

Raflesia Dua, 16-9-13

Lebaran, Tradisi

Bagaimana tradisi menyambut lebaran di tempatmu?

Desa Pujut, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Lebaran tidak hanya identik dengan perayaan 1 Syawal, tetapi jauh-jauh hari orang sudah merindukan atau mempersiapkan penyambutannya. Tanpa bulan suci Ramadhan, apalah arti Syawal, kira-kira begitu. Demikian pula yang terjadi di Pujut, hari-hari puasa Ramadhan sudah dihiasi dengan tradisi-tradisi yang terkait dengan  lebaran.

Di atas tanggal 20 Ramadhan, biasanya tanggal 25, dilaksanakan peringatan Nuzulul Qur`an, dimeriahkan pembagian santunan kepada kaum dhuafa.

Tanggal 21 dan 27 (kadang juga ditambahkan tanggal 23), tiap-tiap masjid dan musola mengadakan “ambengan” disebut sebagai selikuran (kalau tanggal 21), atau pitulikuran (kalau tanggal 27), atau telulikuran (kalau tanggal 23). Tiap-tiap kepala keluarga dijatah setidaknya satu kali membawa sebuah nampam berisi nasi dan beraneka lauknya untuk 5-6 orang. Dihidangkan dengan daun pisang, biasanya tanpa kuah.

Namun, dua tahun terakhir ini event yang bisa terjadi 2-3 kali dalam satu kali Ramadhan dikurangi menjadi hanya satu kali terkait dengan renovasi masjid. Oleh pengurus takmir masjid, kegiatan ambengan itu hanya diperuntukkan bagi beberapa KK, sedangkan sisanya tetap diminta mengeluarkan “anggaran” untuk ambengan itu, tetapi bentuknya mentah alias uang tunai yang dialokasikan untuk tambahan biaya renovasi masjid. Tentu tak ada keberatan karena sama-sama manfaat.

Pada malam id, beberapa tahun lalu selalu dimeriahkan dengan takbir keliling menggunakan truk. Dengan speaker besar, anak-anak diangkut truk berkeliling ke desa-desa tetangga, bahkan pernah sampai ke luar kecamatan dan nyaris saja menyeberangi batas kabupaten. Anak-anak muda merasa bangga jika truk mereka bisa menyusuri jalur pantura yang terkenal padat itu.

Bagaimana dengan orang tua? Tentu saja malah merasa resah. Apalagi, kampung sendiri justru menjadi sepi. Atau sesekali ramai dilalui truk-truk dari desa lain yang juga melakukan hal yang sama. Tapi itukah yang diharapkan? Polisi pasti akan semakin sibuk mengatur lalu lintas takbir keliling itu, memastikan keamanan mereka juga, padahal pengaturan jalur mudik yang melewati pantura sudah sangat-sangat menguras tenaga.

Untuk itulah kemudian muncul ide meramaikan kampung sendiri menyambut malam takbiran. Sejak 3 tahun terakhir, perayaan takbiran dipusatkan di tengah kampung. Tahun pertama hanya berkumpul saja dan bersama-sama memekikkan lantunan takbir. Namun, tahun berikutnya muncul ide diadakannya lomba tabuh bedug dan alunan takbir. Anak-anak muda semakin tertarik dengan hal itu; melupakan gengsi naik truk berkeliling desa-desa dan jalur pantura.

Apalagi, tahun lalu ada seorang relawan yang mau merogoh koceknya dalam-dalam untuk membeli kembang api berharga ratusan ribu. Semakin meriahlah malam takbiran di tengah kampung itu. Orang semakin tertarik saja meramaikan kampung sendiri untuk menyambut malam idul fitri. Bahkan, mereka yang menikah dengan tetangga-tetangga kampung dan membangun rumahnya di kampung sebelah itu mau menyempatkan diri datang ke kampung kelahiran untuk turut serta meramaikan malam idul fitri itu.

Tahun ini, panitia malam takbiran pun dengan sadar menyediakan dana khusus untuk pesta kembang api. Yang penting kampung semarak dan tidak membahayakan siapa pun. Relawan yang tahun lalu membawa sekian banyak kembang api tampaknya semakin semangat saja menyemarakkan kampungnya.

Tak kalah menarik, sebelum dilakukan pemusatan konsentrasi massa di tengah kampung, diadakan dulu takbir keliling berjalan kaki membawa oncor (obor). Bermodalkan bambu yang diisi bahan bakar minyak tanah lalu disumpal kain, menyalalah obor-obor itu berarakan mengelilingi kampung; mengajak mereka yang masih di rumah untuk turut bergabung dan berkumpul di tengah kampung. Tradisi ini sebenarnya pernah ada pada zaman bahauela, ketika belum ada listrik dan jalanan belum diaspal.

Dengan 2 ribu rupiah, setiap anak-anak, juga orang tua, bisa mendapatkan sebuah obor yang disediakan panitia. Bahkan, setelah panitia berhasil menggandeng sponsor, peserta tidak hanya mendapatkan obor, tetapi juga mendapatkan nomor undian untuk memperebutkan doorprize-doorprize meriah. Ada pop mie, gelas, dan kebanyakan kembang api kecil.

Pada hari H Idul Fitri, setelah shalat id di masjid (tahun lalu dilaksanakan di halaman madrasah diniyyah karena masjid baru dibongkar untuk mulai direnovasi), jamaah laki-laki berbondong-bondong berziarah ke makam kampung. Mereka bersama-sama mendoakan arwah ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, dan handai taulan yang telah meninggal dunia. Hal ini sebenarnya juga sudah dilakukan secara perorangan sebelum datangnya bulan Ramadhan. Namun, secara serentak kemudian dilakukan lagi usai shalat Idul Fitri.

Sepulang dari maqbarah, hampir semuanya mengganti baju dengan yang tidak baru, atau malah sudah agak kotor. Hal itu dilakukan karena kegiatan tradisi selanjutnya yang dilakukan adalah—lagi-lagi—ambengan di masjid atau musola terdekat. Tiap-tiap KK juga dijatah sekali, antara 1 Syawal atau 8 Syawal (menyambut syawalan).

Hanya saja, kali ini menunya sangat khas dengan nuansa Idul Fitri di tempat-tempat lain, yaitu ketupat dan opor ayam. Karenanya, nampan biasanya tidak hanya dihiasi daun pisang, tetapi juga dilengkapi dengan piring mengingat menunya agak basah berkuah. Namun, barangkali demi kesemarakan, beberapa nampan terkadang juga tampak tidak menyediakan menu basah. Bahkan, ada juga yang berisi ketan dengan srundeng parutan kelapanya. Malahan, menu ketan ini biasa menjadi rebutan karena yang menyediakan hanya segelintir orang—FYI, tahun ini tak ada satu pun yang membawa menu ini! L

Setelah ambengan di masjid ini, semua orang kembali ke rumahnya masing-masing. Pakaian-pakaian baru dipakai lagi—atau malah pakaian baru yang lain lagi. Selanjutnya tentu saja sungkem kepada keluarga terdekat: orang tua, kakek-nenek, dan saudara-saudara kandung yang masih serumah.

Setelah saling memaafkan sesama penghuni satu rumah, orang-orang yang belum merasa tua atau dituakan akan keluar rumah, berkeliling seluruh kampung. Ya, seluruh isi kampung! Sementara yang tua berdiam di rumah menunggu orang-orang muda dan anak-anak, maka selebihnya berjalan menyusuri setiap rumah untuk saling meminta maaf dengan penghuninya. Yang terjadi adalah keramaian di tengah kampung. Orang-orang muda dan anak-anak bertemu dan saling memaafkan dengan bersalam-salaman di jalan—atau kapan dan di mana pun mereka bisa bertemu. Bisa di jalan, bisa di rumah orang yang kebetulan sedang sama-sama di situ.

Dulu, mendatangi seluruh rumah di kampung bisa diselesaikan sebelum azan zuhur. Kini, dengan jumlah KK yang hampir mencapai 300-an, saat azan zuhur berkumandang masih menyisakan beberapa rumah belum dikunjungi. Pertama, karena semakin banyak saja rasanya rumah di kampung ini berjejalan. Kedua, karena memang kami sudah punya banyak buntut—anak-anak kecil dan bayi—sehingga jalannya tentu saja tidak seperti masih single semua.

Karena belum selesai sebelum zuhur itulah, bakda asharnya atau malamnya harus dilanjutkan lagi ke rumah-rumah yang belum dikunjungi. Baru di hari kedua bisa melanjutkan bersilaturahmi ke tetangga-tetangga desa atau sanak saudara yang ada di desa lain. Jika di desa sendiri jarang sekali duduk—paling hanya salaman dan meminta maaf lalu pamitan, mengingat banyaknya rumah yang harus dikunjungi—maka saat berkunjung ke desa lain lebih sering duduk, minum, mencicipi makanan, dan mengobrol. Selain karena biasanya lebih jarang ketemu, juga untuk menambah stamina, tentu saja.[]

Pujut, 8-8-13

Tentang Abdi Negara

Banyak yang mengatakan bahwa menjadi PNS berarti menjadi abdi negara. Artinya, ia akan terus melayani negara dalam pekerjaannya yang digaji menggunakan anggaran negara. Bahkan, dengan label “abdi negara”, kira-kira idealnya seseorang tanpa digaji negara pun ia akan tetap bekerja sebaik-baiknya melayani negara. Begitulah mengabdi. Dalam KBBI, mengabdi diartikan menghamba atau menghambakan diri. Sebagai hamba, tentu tidak elok mengharapkan timbal balik atas apa yang dilakukan.

Betulkah demikian yang ada di lapangan? Sepertinya jauh panggang dari api. Barangkali ada, mungkin tidak akan mencapai 1 persen atau bahkan 0,1 persen dari seluruh jumlah PNS yang ada saat ini. Bolehlah berharap atau lebih jauh melakukan doktrinasi bahwa setiap PNS adalah abdi negara yang harus tulus ikhlas menjalankan tugas negara. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan.

Doktrin mengenai abdi negara sepertinya justru dibelokkan oleh oknum tertentu. Dengan dalih “hanya” mengabdi, maka pelayanan kepada masyarakat dilakukan seadanya, atau malah lebih parah lagi ogah-ogahan. Mereka mengambinghitamkan penghasilan mereka yang dianggap kurang. Mungkin ada benarnya bahwa penghasilan mereka tidak lebih besar dibanding pegawai swasta tertentu.

Sama-sama lulus dari perguruan tinggi yang sama, nilai 11-12, kemampuan juga barangkali tidak jauh berbeda. Satu memilih menjadi PNS, lalu yang lain meniti karier di perusahaan swasta elite. Lalu peniti karier swasta yang beruntung bisa berada di perusahaan elite bisa lebih makmur. Sementara di sisi lain pemilih PNS justru tidak berkembang. Kenyataan seperti ini rasanya banyak terjadi di antara kita.

Namun, tentu tidak dibenarkan memaki-maki diri karena menjadi PNS yang berimbas pada kualitas pengerjaan tugas yang tidak maksimal. Menjadi PNS adalah pilihan. Tentu sangat sedikit orang yang “dipaksa” negara untuk menjadi abdi negara dengan gaji yang “segitu-segitu aja”. Atau barangkali malah tidak ada sama sekali.

Dalam kasus ada teman yang bekerja di sektor swasta lalu lebih makmur, tentu tidak bisa melihat satu sisi saja. Harus dilihat pula bagaimana keadaan masyarakat di kelas-kelas yang lain. Tidak bisa hanya melihat teman sendiri. Sebagai PNS yang digaji negara, sementara negara mendapatkan dana dari hasil pajak rakyat, maka rakyat kebanyakanlah yang harus dilihat. Benarkah PNS berada di barisan paling bawah penerima besaran penghasilan? Pasti tidak! Bahkan mungkin banyak masyarakat yang belum bisa berpenghasilan tetap.

Atas hal itu, PNS tidak elok lagi beralasan penghasilan yang kurang. Apalagi, saat ini gaji PNS terus dinaikkan, sementara ini terakhir dinaikkan April 2013 dengan besaran kenaikan sekitar 7 persen. Jika merasa kurang maka tentu akan terus merasa kurang. Dalam Islam, ada ajaran “mau membandingkan rezeki maka lihatlah yang di bawah, mau membandingkan ilmu atau amal maka lihatlah yang di atas”. Ajaran ini sepertinya sangat relevan untuk ditanamkan kepada siapa pun PNS, atau juga pegawai swasta, atau siapa pun juga, tanpa melihat latar belakang agama.

Begitulah kira-kira tuntutan kepada para PNS. Namun, tentu saja perubahan yang baik selayaknya tidak dilakukan hanya oleh salah satu pihak. Pihak lainnya, misalnya pembuat kebijakan, baik PNS (karier) maupun non-PNS (pejabat politik) juga harus ikut memikirkan perubahan menuju kebaikan. Di antaranya dengan dilakukannya terobosan profesionalisme PNS.

Doktrin PNS sebagai abdi negara bila perlu diubah dengan “PNS adalah pekerja profesional”. Doktrin ini diharapkan membuat para PNS terpacu untuk bertindak secara profesional. Kesan yang dilihat pun kelak PNS bisa menjadi jajaran elite, asal tidak elitis. Namun, tentu profesionalisme pekerjaan sudah selayaknya dibarengi profesionalisme penghasilan.

Arah menuju perbaikan penghasilan sebenarnya sudah mulai terlihat dengan kenaikan gaji PNS juga adanya remunerasi atau tunjangan kinerja. Tinggal sekarang harus memasukkan doktrin profesionalisme agar para PNS bisa bekerja lebih maksimal. Kelak tidak perlu ada lagi jargon PNS abdi negara, tetapi kenyataan harus bisa membuktikan bahwa PNS betul-betul bekerja maksimal untuk melayani bangsa dan negara.[]

Ruang Belanda, 5 Juli 2013

Kemenag Selenggarakan Seleksi Masuk S1 Al-Azhar Mesir

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Agama menyelenggarakan seleksi masuk Universitas Al-Azhar untuk jenjang S1. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini ujian dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama dilakukan pada 29 Juni 2013 dan tahap kedua dilakukan pada 20 Juli 2013. 

Menurut rilis yang diumumkan melalui website Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan dikirimkan kepada para Rektor UIN/IAIN, Ketua STAIN, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag di seluruh Indonesia, disebutkan bahwa sebelum mengikuti tahapan ujian itu, para lulusan MA/pondok pesantren harus melakukan registrasi online melalui http://ditpertais.net pada 1-15 Juni 2013.

Setelah mendaftar melalui website tersebut, bakal calon mahasiswa Al-Azhar Mesir harus menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan kepada penyelenggara ujian. Berkas-berkas yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut.

1. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah/pondok pesantren yang telah dilegalisir Kantor Kementerian Agama.

    - Usia ijazah tidak lebih dari 2 tahun.

    - Bagi yang belum memiliki ijazah, diperkenankan menyerahkan surat keterangan lulus.

2. Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar.

Penyelenggara ujian (tahap pertama, 29 Juni 2013) adalah sebagai berikut.

1. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

2. UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

3. Kantor Kementerian Agama Wilayah Nangroe Aceh Darussalam.

4. Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatra Barat.

5. Kantor Kementerian Agama Wilayah Jambi.

6. IAIN Raden Fatah, Palembang.

7. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

8. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

9. UIN Alauddin, Makassar.

10. IAIN Antasari, Banjarmasin.

Khusus peserta yang memilih ujian di UIN Syarif Hidayatullah, menyerahkan berkas-berkasnya ke Subdit Kelembagaan Ditdiktis Kemneterian Agama, Jl. Lapangan Banteng Barat, Jakarta. Penyerahan berkas dilakukan pada 17-20 Juni 2013. 

Jika lolos pada tahap pertama, harus mengikuti seleksi tahap kedua yang dilakukan secara terpusat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Para penguji pada ujian tahap pertama terdiri dari para alumni Al-Azhar/Timur Tengah, sedangkan pada ujian tahap kedua pengujinya adalah para dosen Universitas Al-Azhar, Mesir.

Materi ujian, baik lisan maupun tulisan, menggunakan bahasa Arab, meliputi hafalan Al-Qur`an (minimal 2 juz), tata bahasa Arab, dan pengetahuan agama Islam.[]

Kelas C, 5 Juni 2013